PDDIKTI sebagai Fondasi Perpanjangan Akreditasi Program Studi: Menuju Sistem Penjaminan Mutu yang Efisien dan Terintegrasi. (Bagian I)

Akreditasi program studi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Selama ini, proses perpanjangan akreditasi identik dengan penyusunan dokumen evaluasi diri, pengumpulan bukti pendukung, serta proses asesmen yang membutuhkan waktu dan sumber daya cukup besar. Seiring dengan perkembangan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, pemerintah mendorong pemanfaatan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai sumber informasi utama dalam proses pemantauan dan evaluasi mutu program studi. Salah satu mekanisme yang pernah diterapkan adalah Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA), yaitu mekanisme evaluasi terhadap kinerja program studi berdasarkan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perpanjangan akreditasi. Artikel ini membahas latar belakang, dasar hukum, dan tujuan penerapan mekanisme PEPA berbasis data PDDIKTI serta implikasinya terhadap tata kelola penjaminan mutu perguruan tinggi.

Kata kunci: Akreditasi Program Studi, PEPA, PDDIKTI, Automasi, Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi.

  1. Latar Belakang

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan melalui penilaian terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi. Bagi sebuah perguruan tinggi, akreditasi program studi tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta capaian lulusan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, setiap program studi dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memastikan status dan peringkat akreditasi tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pada mekanisme akreditasi konvensional, proses perpanjangan akreditasi sering kali membutuhkan persiapan dokumen yang cukup kompleks. Perguruan tinggi dan unit pengelola program studi (UPPS) harus menyiapkan laporan evaluasi diri, data kinerja, dokumen pendukung, serta berbagai bukti pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas unit, mulai dari bagian akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hingga pengelola teknologi informasi.

Di sisi lain, sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja program studi sebenarnya telah tersedia dalam sistem informasi pendidikan tinggi, khususnya melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Data tersebut mencakup informasi kelembagaan, mahasiswa, dosen, aktivitas perkuliahan, kelulusan, serta berbagai informasi akademik lainnya yang dilaporkan secara berkala oleh perguruan tinggi.

Kondisi ini mendorong perubahan pendekatan dalam proses pemantauan dan evaluasi akreditasi. Pemanfaatan data PDDIKTI memungkinkan lembaga akreditasi melakukan evaluasi kinerja program studi berdasarkan data yang telah tersedia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengumpulan dokumen secara berulang.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA). Melalui mekanisme ini, BAN-PT melakukan pemantauan terhadap kinerja program studi dengan menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelayakan perpanjangan status atau peringkat akreditasi.

Dengan demikian, pemanfaatan PEPA berbasis PDDIKTI merupakan bagian dari transformasi digital dalam tata kelola penjaminan mutu pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi hanya mempersiapkan data ketika masa akreditasi berakhir, tetapi harus membangun budaya pengelolaan data yang akurat, lengkap, konsisten, dan berkelanjutan.

Penting untuk dipahami: istilah perpanjangan otomatis perlu dibedakan dari perpanjangan tanpa evaluasi. PEPA berbasis data PDDIKTI tetap merupakan mekanisme pemantauan dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu, bukan pemberian perpanjangan secara otomatis kepada seluruh program studi tanpa mempertimbangkan kinerja dan persyaratan akreditasi.

  1. Dasar Hukum

Penerapan mekanisme perpanjangan akreditasi program studi melalui pemantauan dan pemanfaatan data PDDIKTI memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu, serta kewenangan lembaga akreditasi.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Regulasi ini mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu eksternal yang bertujuan menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2.2 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini menjadi salah satu landasan perubahan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebelum digantikan oleh Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Dalam perkembangannya, kebijakan penjaminan mutu mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pemanfaatan data pendidikan tinggi sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam proses akreditasi.

2.3 Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi

Peraturan ini merupakan salah satu dasar pengembangan mekanisme automasi dalam proses akreditasi program studi.

Pendekatan automasi memungkinkan pemanfaatan data yang tersedia dalam sistem informasi pendidikan tinggi untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, proses evaluasi tidak selalu harus diawali dengan pengumpulan dokumen secara manual sebagaimana mekanisme akreditasi konvensional.

2.4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan menjadi landasan penting dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku saat ini.

Pasal 78 mengatur bahwa status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT. Mekanisme tersebut harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, pengurangan beban administratif perguruan tinggi, serta pemanfaatan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

2.5 Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Peraturan ini mengatur mekanisme perpanjangan status terakreditasi bagi perguruan tinggi dan program studi.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa perpanjangan status terakreditasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data dan informasi PD Dikti untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meminimalkan beban administratif.

Namun, mekanisme ini tetap melibatkan pengajuan usulan perpanjangan oleh perguruan tinggi atau UPPS, asesmen kecukupan oleh asesor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring maupun luring.

Untuk program studi, masa berlaku status terakreditasi berdasarkan ketentuan tersebut adalah lima tahun.

2.6 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini merupakan perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan mulai berlaku pada 16 Juli 2026.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk pengaturan mengenai akreditasi, BAN-PT, dan LAM. Oleh karena itu, implementasi perpanjangan akreditasi perlu mengacu pada ketentuan terbaru, bukan hanya menggunakan regulasi PEPA dan automasi yang berlaku pada periode sebelumnya.

Catatan perkembangan kebijakan: PEPA yang menggunakan data PDDIKTI dan mekanisme automasi merupakan pendekatan penting dalam sejarah transformasi akreditasi. Akan tetapi, tidak tepat jika mekanisme PEPA lama dianggap sebagai satu-satunya prosedur perpanjangan yang berlaku untuk seluruh program studi pada November 2026. Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme perpanjangan melalui usulan dan asesmen. Sementara itu, ketentuan transisi PEPA tahun 2025โ€“2026 diberlakukan secara khusus bagi program studi yang memenuhi cakupan dan persyaratan transisi tersebut.

  1. Mengenal Mekanisme PEPA Berbasis Data PDDIKTI

Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) merupakan mekanisme pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi program studi sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan akreditasi sebelumnya.

Pada mekanisme PEPA, BAN-PT memanfaatkan data yang telah dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PDDIKTI untuk mengevaluasi kondisi dan perkembangan kinerja program studi.

Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemantauan tersebut, antara lain:

  1. Status program studi, yaitu memastikan program studi masih berstatus aktif dan tercatat dalam PDDIKTI.
  2. Data mahasiswa, yaitu memastikan mahasiswa aktif tercatat dan dilaporkan secara benar dalam PDDIKTI.
  3. Data dosen, yaitu memastikan dosen tetap yang menjadi bagian dari penyelenggaraan program studi telah tercatat secara valid.
  4. Aktivitas akademik, yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengisian KRS, nilai, dan aktivitas perkuliahan dilaporkan secara konsisten.
  5. Data kelulusan, yaitu memastikan informasi mengenai lulusan dan capaian pendidikan mahasiswa telah dilaporkan dengan benar.
  6. Konsistensi data, yaitu memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam PDDIKTI dengan kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam implementasi PEPA sebelumnya, pemantauan tahap awal dapat dilakukan melalui integrasi sistem atau pertukaran data antara PDDIKTI dan SAPTO BAN-PT. Apabila diperlukan, proses dapat dilanjutkan dengan permintaan informasi tambahan, evaluasi dokumen kinerja, maupun asesmen lapangan.

Dengan pendekatan tersebut, PDDIKTI berfungsi bukan sekadar sebagai sistem pelaporan administratif, tetapi juga sebagai sumber data strategis dalam proses evaluasi mutu pendidikan tinggi.

Pada bagian I artikel ini telah dibahas latar belakang, dasar hukum dan pengenalan mekanisme PEPA berbasis PDDIKTI, dan pada bagian II akan dibahas Tujuan, Tahapan Pelaksanaan, Strategi Perguruan Tinggi dan Tantangan Pelaksanaan PEPA. Demikian artikel ini semoga bermanfaat..

Sumber Referensi :

  1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.